Pengembang rumah sederhana subsidi kini menunggu wujud nyata mekanisme subsidi baru yang direncanakan Pemerintah mulai berjalan di Juni ataupun Juli tahun ini. Ada baiknya pula bahwa di masa transisi, mekanisme subsidi lama masih diberlakukan selama kira-kira enam bulan. Demikian dikatakan Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia, Ir. Fuad Zakaria, di Jakarta belum lama ini.
Fuad menjelaskan, sampai saat ini, pengembang rumah sederhana subsidi masih bertanya-tanya tentang wujud alur dan proses mekanisme subsidi baru tersebut. Sementara, waktu pelaksanaan mekanisme tersebut sudah dekat. “Dalam kondisi ketidakjelasan seperti sekarang, pengembang mungkin saja pilih menunda pembangunan rumah subsidi,” ujarnya.
Beberapa hal pun, Fuad menambahkan, perlu disaksamai dalam mekanisme subsidi baru tersebut. Antara lain, seberapa besarkah likuiditas perbankan yang bisa diikutsertakan dalam pola tersebut untuk digabungkan dengan dana subsidi Pemerintah yang besarnya Rp2,6 triliun?
Kemudian, apakah nilai dana campuran tersebut memadai untuk menurunkan tingkat bunga KPR subsidi menjadi setara dengan tingkat bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) yang kini di angka 6,5%-an?
Lantas, bank mana saja tepatnya yang akan ikut dalam mekanisme tersebut?
Fuad juga menyarankan agar dalam penentuan alur dan proses tersebut, pengembang rumah sederhana subsidi lebih dilibatkan oleh Pemerintah. Dengan demikian, Pemerintah mendapatkan masukan langsung dari pihak yang banyak terlibat pengadaan rumah sederhana subsidi. “Tanpa didukung proses dan alur yang tepat dan efektif, semangat yang dikandung program subsidi baru itu bisa tak tercapai, bukan?” ujarnya.
Dalam sejumlah kesempatan, ke media massa, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa menyatakan bahwa pihaknya sedang menyiapkan peraturan terkait mekanisme kerja dalam pelaksanaan program subsidi baru yang disebut fasilitas likuiditas perumahan. Menteri Suharso juga menyatakan merencanakan memberlakukan fasilitas likuiditas perumahan mulai Juli tahun 2010.
Melalui program itu, dana subsidi dari APBN (Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara) akan digabungkan dengan dana sejumlah pihak seperti perbankan, PT Jamsostek, PT Taspen, PT Askes, dan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS). Alhasil, dengan dana campuran itu, suku bunga ideal/rendah untuk KPR (kredit pemilikan rumah ) subsidi bisa didapat.
Sebelum program tersebut, dana subsidi diwujudkan dalam bentuk subsidi bunga KPR. Dengan hal tersebut, pembeli rumah sederhana memeroleh keringanan bunga KPR selawa waktu tertentu.
Dhit
Foto: Gettyimages/Jupiterimages
|
