Jual Rumah Dengan Berbagai Type Sesuai Kebutuhan Anda

Jakarta-PropertyKita : Kata reshuffle dalam beberapa hari belakangan ini kian familiar di telinga masyarakat Indonesia. Istilah ini tambah mencuat saat pemerintahan  Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono berumur dua tahun.  Sebagian kalangan menyambut sangat menantikan kata-kata reshuffel dari orang nomor 1 di Nusantara ini. Sebagian lagi, terutama para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jidlid II, sekedar mendengar kata reshuffel saja mungkin sudah ‘ketar ketir’.

Kendati demikian, sebagai Presiden,SBY tentu tidak akan melakukan reshuffle tanpa pertimbangan yang matang. Dan semoga dibalik semua ini, perombakan kabinet yang dijadwalkan sebelum 20 Oktober 2011 mendatang tak semata untuk memuaskan kongsi politik. Perombakan kabinet diharapaka memberikan peningkatan performa kinerja pemerintah.

Nah, dari sekian nama Menteri yang sudah diekspos bakal kena kartu merah salah satunya adalah Menteri Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa. Lelaki kelahiran Gorontalo, Sulawesi Utara ini saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu hanya senyam-senyum. Entah belum tahun atau memang pa’ Sumo, begitu ia sering disapa, sudah pasrah dengan jabatannya.

Namun saat kembali bersua dengannya dalam acara halal bihalal yang diadakan oleh HUD institute dan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera di Jakarta beberapa waktu lalu, Sumo mulai mengeluarkan uneg-unegnya.

Acara yang dihadiri oleh para pelaku bisnis properti, perbankan, dan stakeholder lainnya, sang Menteri sedikit curhat saat memberikan sambutannya. Beliau mengatakan masih banyak masyarakat dan elemen birokrasi lainnya yang belum mengerti masalah perumahan rakyat. “Tidak sedikit yang salah tafsir. Bahkan Menpera dianggapnya orang paling bertanggung jawab dan harus membangun rumah untuk rakyat. “Padahal kita hanya memberikan regulasi, instrument untuk mendorong percepatan pembangunan rumah murah,” terangnya.

Suharso juga mengungkapkan, bahkan saat gempa atau bencana alam lainnya, banyak pihak yang menelpon langsung ke dirinya. “Umumnya mereka minta segera dibangunkan rumah dengan jumlah sekian ratus unit. “Mereka menganggap Menpera yang membangun. Meski begitu, semua permintaan ini saya tampung dan kordinasikan dengan pihak terkait. Tentunya tak mudah seperti membalikan telapak tangan,” jelas Suharso.

Backlog perumahan yang menurut data Badan Pusat Statistik jumlahnya mencapai 16 juta unit, memang memberikan citra negatif bagi pemerintah saat ini. Karena itu pada kesempatan tersebut, petinggi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berpesan agar semua elemen dan para stakeholder perumahan lainnya, untuk bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun rumah rakyat. Karena tanpa sinergi dengan berbagai pihak, seperti para pengembang dan pemerintah, masalah rumah untuk rakyat tak akan terselesaikan. “Soal reshuffel, semua saya serahkan kepada yang presiden, karena itu merupakan hak prerogatif Presiden” ujarnya.  ProKi-02